Pemerintah baru saja menerbitkan Perturan Menteri Keuangan (PMK) PMK 48/2023 yang mulai berlaku pada Senin, 1 Mei 2023. PMK ini mengatur ulang mengenai ketentuan pengenaan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penjualan/penyerahan emas dan jasa yang terkait.
Dwi Astuti selaku Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat menyatakan bahwa diterbitkannya PMK 48/2023 bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, kesederhanaan, serta penurunan tarif.
Penurunan tarif tersebut bertujuan untuk mendorong semua pelaku usaha industri emas perhiasan masuk dalam sistem sehingga tercipta level playing field di semua lapisan ekosistem industri emas perhiasan.
Adapun tarif untuk pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Sebelum PMK 48/2023 terbit, tarif pajak emas batangan dikenakan PPh Pasal 22 sebesar 0,45 persen. Aturan soal pajak emas sebelumnya telah diatur dalam PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain yang mengatur mengenai Pajak Emas Batangan yang ditetapkan sebesar 0,45 persen.
Lebih lanjut, PMK 48/2023 mengatur tentang PPh dan/atau PPN atas penjualan atau penyerahan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, serta jasa yang terkait dengan emas dan perhiasan emas perhiasan, emas batangan, perhiasan yang bahan seluruhnya bukan dari emas, batu permata dan/atau batu lainnya yang sejenis, yang dilakukan oleh pabrik emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, dan/atau pengusaha emas batangan.
Dalam aturan baru tersebut, pengusaha emas batangan berkewajiban memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,25 persen dari harga jual. Namun demikian, sesuai PP 55/2022 terdapat pengecualian pungutan terhadap penjualan kepada konsumen akhir yang diberikan kepada wajip pajak (WP) yang dikenai PPh final, dan WP yang mengantongi Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan PPh.
Tidak hanya itu, dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 PMK 48/2023 pungutan tarif pajak emas ini juga dikecualikan kepada Bank Indonesia (BI) atau penjualan yang melalui pasar fisik emas digital.
Diterbitkannya PMK 48/2023 sekaligus mencabut PMK Nomor 30/PMK.03/2014, mencabut sebagian PMK Nomor 34/PMK.010/2017 Pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf I, sekaligus ,emcabut sebagian PMK Nomor 41/PMK.010/2022 pasal 1 ayat (1) huruf k, Pasal 2 ayat (1) huruf h, dan Pasal 3 ayat (1) huruf i.
Dihimpun dari berbagai sumber.
